DESA NGASINAN KEC.SUSUKAN KAB. SEMARANG

: Jl. Kemetir no.59 Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kab Semarang 5077 | : 081575374372 | : ngasinansusukan@gmail.com

KEPALA DESA NGASINAN KECAMATAN SUSUKAN

KABUPATEN SEMARANG

 

PERATURAN KEPALA DESA NGASINAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA TRANSFER TAHUN 2017

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BELANJA KEGIATAN DANA TRANSFER

(RABK)

PEMERINTHA DESA NGASINAN

KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG


PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KKECAMATAN SUSUKAN

DESA NGASINAN

Jalan  Kemetir No 59 Desa Ngasinan Kode Pos 50777

Ngasinan, 21 Agustus 2017

Nomor         :  412/12/VIII/2017

Lampiran    :  1 (satu) Bendel

Hal              :   Pedoman Teknis Penggunaan Dana Transfer Thun Anggaran 2017

Kepada Yth:

Bupati Semarang

c.q Kepala DISPERMADES Kabupaten Semarang

di

Ungaran

 

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan ini kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rentibusi Daerah (BHPDRD) dan bantuan Pemerintah Provinsi dengan rekening Desa Ngasinan Nomor: 2.002-03227-8 sebesar RP 1.331.484.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:

  1. Dana Desa (DD)                                    : Rp   773.857.000,-
  2. Alokasi Dana Desa (ADD)                      : Rp   459.675.000,-
  3. Bagian dari BHPDRD                            : Rp      62.952.000,-
  4. Bantuan Provinsi                                  : Rp      35.000.000,-

Jumlah                                            Rp 1.331.484.000,-

 

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan terdiri :

  1. APBDes Perubahan Tahun 2017
  2. Daftar Usulan Rencana Belanja Kegiatan
  3. LKPJ tahun sebelumnya
  4. Daftar Nama Penanggungjawab, PTPKD dan Bendahara
  5. Daftar susunan Tim Pelaksana Kegiatan
  6. Foto Kopy Rekening Desa dan foto kopy NPWP atas nama bendahara Desa
  7. Beriata acara peneriman dan kwitansi penerimaam alokasi dana transfer bermaterai Rp 6.000,- rangkap r3 (tiga)

Kami akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan DD,ADD, BHPDRD, Bantuan Pemerintah Provinsi yang telah kami terima dalam rekening Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedomaon Pelaksanaan Alkasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rentribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017.

Demikian untuk menjadikan perikasa.

 

KEPALA DES NGASINAN

 

    HABIB SUDARMONO

 

Tenbusan disampaikan Kepada Yth:

  1. Camat susukan
  2. Pertinggal

 

 

KEPALA DESA NGASINAN

KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG

 

PERATURAN KEPALA DESA NGASINAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

 

TENTANG

 

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA TRANSFER

TAHUN 2017 DESA NGASINAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA NGASINAN ,

 

Menimbang     :    a.    bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2017, perlu dibuat pedoman teknis penggunaan dana transfer tahun 2017;

b.    bahwa      berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Ngasinan Tahun Anggaran 2017.

 

Mengingat       :    1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

  1. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 1652);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri                 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
  33. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 48);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri A  Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11  Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 14);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 16);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 28);
  40. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015  Nomor 38);
  41. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016  Nomor 8);
  42. Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016  Nomor 12);
  43. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016  Nomor 68);
  44. Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD dan BHPDRD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016  Nomor 70);
  45. Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017  (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016  Nomor 71);
  46. Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ngasinan Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1 );
  47. Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngasinan (RKPDes) Desa Ngasinan Tahun 2017;
  48. Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 2 );

 

 

MEMUTUSKAN:

 

 

Menetapkan :   PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS   PENGGUNAAN DANA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2017

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaen Semarang;
  2. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Ngasinan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia;
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngasinan dan Perangkat Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;
  4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;
  5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujutan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;
  6. Koordintor Operasional Kegiatan adalah Sekretaris Desa yang diangkat Kepala Desa yang mempunyai kewajiban dalam kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  7. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan yang diangkat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk kelancaran administrasi kegiatan dan keuangan Desa;
  8. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi yang membidangi masing-masing kegiatan yang diangkat oleh Kepala Desa;
  9. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rentribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang syah;
  10. Anggaran Pendapatan Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  11. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oelh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.

 

 

BAB II

PERSIAPAN PELAKSANAAN APBDesa

 

Pasal 2

 

  1. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2017 adalah kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam Rancangan Anggaran Kegiatan-Kegiatan (RABK) Perubahan Tahun 2017 dan telah disyahkan oleh Kepala Desa Ngasinan dan diketahui Camat Susukan sebagai Lampiran Peraturan ini;
  2. Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Keuangan Desa Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  3. Susunan dan Tim Pengelola Keuangan Desa sebagaimana pada ayat 2 terdiri dari PTPKD, Bendahara, Pelaksana Kegiatan (PK) Tahun 2017 sebagamana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perauran ini.

 

 

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN DANA TRANSFER

 

Pasal 3

 

Pengajuan Alokasi Dana Transfer Tahun 2017 dilengkapi dengan administrasi sebagai berikut:

  1. Lampiran 1          : Rencana Anggaran Biaya Kegiatan-Kegiatan DD, ADD, dan BHPDRD Tahun 2017;
  2. Lampiran 2          : Rencana Anggaran Kegiatan-Kegiatan (RABK);
  3. Lampiran 3          : SK Penanggungjawab Dana Transfer;
  4. Lampiran 4          : SK Susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  5. Lampiran 5          : Rencana Penggunaan dana tiap-tiap bulan;
  6. Lampiran 6          : Foto Kopy Rekening Pemerintah Desa;
  7. Lampiran 7          : Foto Kopy NPWP atas nama Bendahara Desa.

 


BAB IV

ALOKASI PENGGUNAAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN

DD, ADD, DAN BHPDRD

 

Pasal 4

 

  1. Alokasi Dana Transfer Tahun 2017 sejumlah RP 1.331.484.000,- terdiri dari:
  1. Dana Desa (DD)                                     : Rp 773.857.000,-
  2. Alokasi Dana Desa (ADD)                      : Rp 459.675.000,-
  3. Bagian dari BHPDRD                            : Rp   62.952.000,-
  4. Bantuan Provinsi                                   : Rp   35.000.000,-
  1. Penggunaan Dana Transfer:
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp 382.365.000,-
  2. Bidang Pembangunan                           : Rp 884.321.000,-
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan     : Rp   52.500.000,-
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat        : Rp     9.500.000,-
  5. Bidang Tak Terduga                               : Rp     2.798.000,-
  1. Pencairan Dana setelah syarat-syarat terpenuhi.
  2. Pencairan Dana tersebut PTPKD dan bendahara sebagaimana telah disetujui oleh Kepla Desa dan diketahui oleh Camat;
  3. Prioritas Penetapan yang akan didanai ditentukan oleh Tim Pengelola Kegiatan dengan mempertimbangkan fisik (swadaya) dan administrasi maupun pendukung yang lain;
  4. Dana akan disalurkan untuk kegiatan yang telah memenuhi persyaratan pada ayat (3) yang disesuaikan dengan ketersediaan dana.

 

 

BAB V

PELAKSANAAN DD, ADD DAN BHPDRD

 

Pasal 5

 

  1. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada RABK Perubahan yang telah disyahkan;
  2. Kegiatan dan atau lokasi dalam RABK Perubahan yang telah ditetapka harus bedarsarkan musyawarah dengan berita acara dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik administrasi maupun fisik;
  3. Kegiatan yang karena peraturan kena bea materai dan pajak bendahara wajib memotong dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan;
  4. Kegiatan pembangunan fisik/pemberdayaan harus didukung dengan swadaya.

 

BAB VI

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

 

Pasal 6

 

  1. Untuk kelancaran kerja Tim Pelaksana Kegiatan harus mengetahui dan mengawasi mulai dari Pencairan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjaaban pendapatan yang dibiayai oleh Dana Transfer;
  2. Pengelola mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  3. Bendahara mengirim laporan perkembangan fisik dan perkembangan keuangan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

 


BAB II

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 7

 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngasinan.

 

 

                                                                   Ditetapkan di  Ngasinan

                                                                   pada tanggal 21 Agustus 2017

 

                                                                           KEPALA DESA NGASINAN,

                       

                                                                                 Habib Sudarmono

 

 

Diundangkan di Ngasinan

pada tanggal 21 Agustus 2017

 

SEKRETARIS DESA NGASINAN

 

MUHAMAT NUR DAWAM

 

BERITA DESA NGASINAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 2

ALBUM