DESA NGASINAN KEC.SUSUKAN KAB. SEMARANG

: Jl. Kemetir no.59 Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kab Semarang 5077 | : 081575374372 | : ngasinansusukan@gmail.com

 

KEPALA DESA NGASINAN

KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG

 

PERATURAN DESA NGASINAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

 

TENTANG

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA NGASINAN ,

 

 

 

Menimbang     :    a.    bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 terjadi penambahan dan atau pengurangan Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

                             b.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

Mengingat       :    1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

  1. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan okal Berskala Desa;
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  31. Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
  33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri A  Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11  Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 14);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 16);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 28);
  40. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 38);
  41. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Cara Penyusunan Peraturan DI Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 8);
  42. Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 12);
  43. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014  Nomor 68);
  44. Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD dan BHPDRD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016  Nomor 70);
  45. Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017  (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016  Nomor 71);
  46. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 8);
  47. Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ngasinan Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1 );
  48. Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngasinan;
  49. Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang   Nomor  5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017.

 

 

Dengan Kesepakatan  Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGASINAN

 

MEMUTUSKAN

 

 

Menetapkan            :    PERATURAN DESA NGASINAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

 

Pasal 1

Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pendapatan  Desa                                                             
  1. Sebelum Perubahan                      Rp. 1.458.577.600,-
  2. Bertambah                                    Rp.      22.600.890,-
  3. Jumlah Setelah Perubahan           Rp. 1.481.178.490,-
  1. Belanja Desa :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
  1. Sebelum Perubahan                       Rp     444.450.045,-
  2. Berkurang                                      Rp.        1.500.000,-
  3. Jumlah Setelah Perubahan            Rp.    442.950.045,-
  1. Bidang Pembangunan :                                
  1. Sebelum Perubahan                       Rp 949.914.600,-
  2. Bertambah                                     Rp.  24.100.890,-
  3. Jumlah Setelah Perubahan            Rp.974.015.490,-
  1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :          
  1. Sebelum Perubahan                       Rp. 52.500.000,-
  2. Bertambah/Berkurang                   Rp.                 0,-
  3. Jumlah Setelah Perubahan            Rp. 52.500.000,-
  1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :            
  1. Sebelum Perubahan                       Rp.   9.500.000,-
  2. Bertambah/Berkurang                   Rp.                 0,-
  3. Jumlah Setelah Perubahan            Rp.   9.500.000,-
  1. Bidang tak terduga                                      
  1. Sebelum Perubahan                       Rp.   2.798.000,-
  2. Bertambah/Berkurang                   Rp.                0,-
  3. Jumlah Setelah Perubahan            Rp.   2.798.000,-

 

Jumlah belanja                                             Rp. 1.481.763.535,-

Defisit                                                            Rp            585.045,-

                                                                                ==============

  1. Pembiayaan Desa :
  1. Pembentukan dana Cadangan                     
  1. Sebelum Perubahan                       Rp. 585.045,-,-
  2. Bertambah/Berkurang                   Rp.            0,-
  3. Jumlah Setelah Perubahan            Rp.            0,-
  1. Pengeluaran Pembiayaan                  
  1. Sebelum Perubahan                       Rp.            0,-
  2. Bertambah/Berkurang                   Rp. 585.045,-
  3. Jumlah Setelah Perubahan            Rp.            0,-

Selisih Pembiayaan ( a-b)                                          Rp. 0,-       

                                                                                  =========

 

 

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran – Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

 

Ditetapkan di  Ngasinan

pada tanggal   15 Agustus 2017

 

KEPALA DESA NGASINAN,

 

              HABIB SUDARMONO

 

Diundangkan di Ngasinan

pada tanggal 21 Agustus 2017

 

SEKRETARIS DESA NGASINAN

 

MUHAMAT NUR DAWAM

 

LEMBARAN DESA NGASINAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 2

ALBUM